Silahturahmi Tim Pembina Samsat Jambi Ke Samsat Sarolangun

SENJARI.COM, JAMBI – Tim Pembina Samsat Daerah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Jambi, Ni Made Ayu Mulidyawati dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi berkunjung ke Samsat Sarolangun.

Kunjungan tersebut disambut langsung Kepala UPTD Samsat Sarolangun bersama jajaran. Kepala PT Jasa Raharja Cabang Jambi menjelaskan bahwa dalam kurun dua tahun terakhir ini banyak perubahan-perubahan pelayanan di Kantor Bersama Samsat, terutama transformasi di bidang pelayanan pembayaran pajak dan SWDKLLJ bermotor untuk mempermudah masyarakat.

“Perubahan-perubahan layanan di Kantor bersama Samsat saat ini bukan hanya mengutamakan kemudahan, namun kenyamanan fasilitas di Kantor Bersama Samsat yang diberikan kepada masyarakat terutama saat melakukan pendaftaran, pembayaran dan penyerahan registrasi kendaraan bermotor harus didampingi fasilitas tambahannya sehingga masyarakat merasakan kenyamanan” jelas Ayu.

Dilakukan evaluasi fasilitas tambahan yang seharusnya sesua standar operasional layanan publik di Kantor Bersama Samsat Sarolangun. Kepala BPKPD Provinsi Jambi mengarahkan kepada jajaran UPTD Samsat Sarolangun diantaranya perbaikan saran ibadah dan media publikasi seperti banner dari masing-masing instansi yakni Polisi, BPKPD dan Jasa Raharja yang tergabung di Samsat perlu di tambah untuk menjelaskan masing-maing layanan yang diberikan.

“Diharapkan dengan kunjungan ini dapat meningkatkan kolaborasi yang positif serta sebagai bentuk dukungan Tim Pembina Samsat Jambi dalam meningkatkan pelayanan Samsat bagi masyarakat Jambi.” jelas Ayu.

Kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan layanan Samsat yang lebih efektif dan efisien. Sinergi antara PT. Jasa Raharja, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Provinsi Jambi dan Ditlantas Polda Jambi sebagai Tim Pembina Samsat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat, sehingga proses administrasi kendaraan bermotor di wilayah ini menjadi lebih mudah dan efisien. (*)