SENJARI.COM, JAMBI – Merujuk rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS), secara bulanan Inflasi Provinsi Jambi pada Bulan Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 0,54% (mtm). Secara tahunan Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 3,84% (yoy). Perkembangan tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm) dan laju inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, jenis barang/jasa yang mendorong inflasi disumbangkan oleh ikan serai, kentang, bawang merah, daging ayam ras dan bawang putih.
Peningkatan harga ikan serai diindikasi terjadi karena faktor cuaca buruk di perairan laut Kuala Tungkal sehingga berpengaruh terhadap supply ke paar Kota Jambi dan menyebabkan harga naik dan juga seiring permintaan konsumsi yang tinggi karena momen Ramdhan dan HKBN Idul Fitri 2024. Di Kerinci, jalur distribusi ikan serai dari Sumatera Barat terkendala banjir yang melanda daerah pemasok. Lebih lanjut, peningkatan harga kentang didorong oleh berkurangnya pasokan komoditas sehubungan dengan kondisi cuaca hujam yang menyebabkan penurunan produksi kentang di daerah pemasok (Kabupaten Kerinci). Peningkatan harga daging ayam ras didorong kenaikan harga jagung pipil sebagai bahan baku pakan utama ayam pedaging dan peningkatan harga komoditas daging ayam ras dari daerah pemasok (Sumatera Barat).
Peningkatan harga bawang putih karena didorong tingginya permintaan di masyarakat dan naiknya harga impor komoditas dari Tiongkok yang diindikasi mengalami pergeseran periode panen ke Bulan Mei-Juni. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga beras, angkutan udara, tomat, wortel dan vitamin. Penurunan harga beras diindikasi terjadi sejalan dengan penurunan harga gabah di petani seiring dengan mulai masuknya periode panen padi pada sejumlah daerah penghasil seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.
Rincian perkembangan inflasi di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
Kota Jambi:
Bulanan: inflasi 0,28% (mtm)
Tahun Berjalan: inflasi 1,21% (ytd)
Tahunan: Inflasi 3,41% (yoy)
Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Jambi dengan andil 0,09%. Diikuti daging ayam ras (andil 0,05%), pempek (andil 0,04%), petai (andil 0,04%) dan bawang putih (andil 0,04%). Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan cabai merah (andil -0,07) angkutan udara (andil -0,05%), vitamin (andil -0,02%), tomat (andil -0,02%), ikan lele (andil -0,01%).
Kabupaten Bungo:
Bulanan: inflasi 0,46% (mtm)
Tahun Berjalan: inflasi 1,50 % (ytd)
Tahunan: inflasi 3,38% (yoy)
Di Kabupaten Bungo, bawang merah merupakan komoditi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,14%. Diikuti oleh komoditas lain yaitu emas perhiasan (andil 0,11%), telur ayam ras (andil 0,07%), ayam hidup (andil 0,04%) dan daging ayam ras (0,04%). Namun demikian inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan beras (-0,11%), jengkol (-0,07%), wortel (-0,02%), petai (-0,02%) dan tempe (-0,02%).
Kabupaten Kerinci:
Bulanan: inflasi 1,41% (mtm)
Tahun Berjalan: inflasi 2,51% (ytd)
Tahunan: inflasi 5,47% (yoy)
Ikan Serai merupakan komoditi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,39%. Diikuti oleh komoditas lain yaitu cabai merah (0,28%), kentang (0,22%), bawang merah (0,15%), dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu (0,13%). Namun demikian inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan beras (-0,43%), jengkol (-0,07%), wortel (-0,07%), tomat (-0,06%) dan pisang (-0,04%).
Ke depan, Jambi diperkirakan akan kembali mengalami inflasi seiring peningkatan konsumsi rumah tangga pada hari libur panjang HBKN Idul Fitri 2024, serta masih berlanjutnya penyesuaian harga rokok akibat peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Selain itu, inflasi juga diprediksi terjadi seiring peningkatan permintaan komoditas Angkutan Udara dan Angkutan Darat Antar Kota Antar Provinsi sehubungan dengan peningkatan permintaan masyarakat dari tren mudik dan balik pada momentum HBKN Idul Fitri 2024.
Dalam rangka memitigasi risiko dimaksud, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi terus melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah melalui TPID dan Tim Satgas Pangan serta melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pangan Murah (Murah) serentak untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terkait perkembangan inflasi. (*)
Discussion about this post